Perpres Nomor 27 Tahun 2026 Belum Dipublikasikan Meski Sudah Disahkan, Ini Fakta yang Perlu Diketahui

Peringatan Hari Buruh Internasional pada 1 Mei 2026 menjadi momentum penting bagi pekerja transportasi berbasis aplikasi di Indonesia. Dalam pidato pada peringatan tersebut, Presiden Republik Indonesia mengumumkan bahwa pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Pengumuman tersebut disambut positif oleh pengemudi ojek online, kurir daring, serta berbagai organisasi pekerja karena pemerintah menyampaikan komitmen untuk memperkuat perlindungan sosial bagi para pekerja yang selama ini berada dalam hubungan kerja yang memiliki karakteristik berbeda dengan pekerja konvensional.

Berdasarkan pernyataan Presiden pada acara tersebut, Perpres Nomor 27 Tahun 2026 dirancang untuk menghadirkan sejumlah kebijakan penting, di antaranya pemberian perlindungan berupa jaminan kecelakaan kerja, kewajiban penyediaan perlindungan kesehatan melalui skema asuransi atau jaminan kesehatan, serta penyesuaian besaran potongan aplikasi yang disebut akan diturunkan hingga sekitar 8 persen. Pernyataan tersebut menunjukkan adanya keinginan pemerintah untuk memperbaiki kesejahteraan pekerja transportasi online sekaligus menciptakan hubungan yang lebih seimbang antara perusahaan aplikasi dan mitra pengemudi.

Apabila kebijakan tersebut benar-benar diatur dalam Perpres, maka regulasi ini berpotensi menjadi salah satu tonggak penting dalam perkembangan hukum ketenagakerjaan dan ekonomi digital di Indonesia. Selama ini, status hukum pengemudi transportasi online sering menjadi perdebatan karena sebagian besar perusahaan aplikasi menggunakan skema kemitraan, bukan hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Akibatnya, berbagai hak normatif pekerja seperti jaminan sosial, perlindungan kerja, maupun kepastian penghasilan tidak selalu berlaku dengan mekanisme yang sama seperti pekerja pada umumnya.

Di sisi lain, hingga 13 Juli 2026, atau lebih dari satu bulan setelah pengumuman tersebut, naskah resmi Perpres Nomor 27 Tahun 2026 belum tersedia secara luas untuk diakses masyarakat. Kondisi ini menimbulkan berbagai pertanyaan, baik dari kalangan akademisi, praktisi hukum, pelaku industri, maupun para pengemudi yang menjadi pihak paling terdampak oleh regulasi tersebut. Tanpa adanya naskah resmi, masyarakat belum dapat mengetahui secara pasti ruang lingkup pengaturan, subjek yang diatur, mekanisme pelaksanaan, maupun hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Dalam perspektif pembentukan peraturan perundang-undangan, akses terhadap naskah resmi merupakan bagian penting dari asas keterbukaan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 menempatkan asas keterbukaan sebagai salah satu prinsip dalam pembentukan peraturan. Selain itu, pada Pasal 81 juga  mengatur bahwa agar peraturan perundang-undangan mempunyai kekuatan mengikat secara umum, peraturan tersebut harus diundangkan dalam Lembaran Negara atau Berita Negara sesuai jenisnya. Publikasi resmi juga menjadi sarana agar masyarakat mengetahui norma yang akan berlaku.

Perlu dibedakan antara pengumuman mengenai keberadaan suatu peraturan dengan tersedianya naskah autentik yang telah diundangkan. Pengumuman pemerintah dalam pidato kenegaraan dapat memberikan informasi mengenai arah kebijakan, tetapi tidak selalu memuat seluruh norma hukum yang nantinya berlaku. Oleh karena itu, selama naskah resmi belum dipublikasikan, analisis mengenai isi Perpres harus dibatasi pada informasi yang telah disampaikan pemerintah secara terbuka dan tidak dapat mengasumsikan adanya ketentuan lain yang belum dipublikasikan.

Berdasarkan informasi yang telah diumumkan pemerintah, terdapat sedikitnya tiga arah kebijakan utama. Pertama, penguatan perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja. Kedua, peningkatan akses terhadap perlindungan kesehatan. Ketiga, penyesuaian mekanisme pembagian pendapatan melalui penurunan potongan aplikasi. Ketiga kebijakan tersebut apabila benar diatur secara rinci akan berpengaruh langsung terhadap ekosistem transportasi online, mulai dari kesejahteraan mitra pengemudi, model bisnis perusahaan aplikasi, hingga biaya layanan yang dibayar konsumen.

Mengapa naskah Perpres belum dipublikasikan? Hingga saat artikel ini disusun, belum terdapat penjelasan resmi dari pemerintah yang menerangkan alasan keterlambatan publikasi naskah Perpres Nomor 27 Tahun 2026. Oleh karena itu, tidak tepat untuk menyimpulkan penyebabnya sebagai fakta. Namun, dari sudut pandang proses pembentukan regulasi, terdapat beberapa kemungkinan yang lazim terjadi.

Pertama, masih berlangsung proses administrasi pengundangan, harmonisasi, atau penyelesaian dokumen sebelum dipublikasikan melalui kanal resmi pemerintah. Kedua, pemerintah dapat saja sedang menyiapkan peraturan pelaksana atau petunjuk teknis agar implementasi Perpres dapat berjalan secara bersamaan. Ketiga, diperlukan koordinasi lanjutan dengan kementerian dan lembaga yang akan menjadi pelaksana kebijakan, seperti kementerian yang membidangi ketenagakerjaan, perhubungan, komunikasi digital, maupun penyelenggara jaminan sosial. Semua kemungkinan tersebut merupakan gambaran umum mengenai proses administrasi regulasi dan bukan penjelasan resmi mengenai Perpres Nomor 27 Tahun 2026.

Dari perspektif hukum administrasi negara, kepastian hukum menjadi aspek yang sangat penting. Menurut Prof. Philipus M. Hadjon, salah satu unsur negara hukum adalah adanya kepastian mengenai norma yang mengikat masyarakat. Kepastian tersebut tidak hanya berkaitan dengan pembentukan regulasi, tetapi juga akses masyarakat terhadap peraturan yang telah ditetapkan sehingga hak dan kewajiban setiap pihak dapat dipahami secara jelas.

Sementara itu, Prof. Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa keterbukaan dalam pembentukan dan publikasi peraturan merupakan bagian dari prinsip good governance. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui isi norma yang akan menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan maupun aktivitas ekonomi sehingga tercipta transparansi dan akuntabilitas.

Pandangan serupa disampaikan oleh Prof. Maria Farida Indrati, yang menyatakan bahwa publikasi merupakan tahapan penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan karena menjadi sarana agar norma hukum dapat diketahui dan dipatuhi oleh masyarakat. Tanpa akses yang memadai terhadap peraturan, tujuan memberikan kepastian hukum akan sulit tercapai.

Bagi pekerja transportasi online, kehadiran Perpres ini tetap menjadi harapan besar. Apabila substansi yang telah diumumkan pemerintah benar-benar diwujudkan dalam naskah resmi, regulasi tersebut berpotensi meningkatkan perlindungan sosial, memperjelas tanggung jawab perusahaan aplikasi, dan memperkuat posisi pekerja dalam ekosistem ekonomi digital. Di sisi lain, perusahaan aplikasi juga membutuhkan kepastian mengenai kewajiban baru yang harus dipenuhi agar dapat menyesuaikan model bisnis dan operasionalnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pada akhirnya, perhatian publik terhadap Perpres Nomor 27 Tahun 2026 menunjukkan bahwa transparansi regulasi merupakan kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari kepastian hukum. Pengumuman pemerintah telah memberikan gambaran mengenai arah kebijakan, tetapi masyarakat tetap memerlukan naskah resmi agar dapat memahami secara utuh hak, kewajiban, dan mekanisme pelaksanaannya. Hingga naskah tersebut dipublikasikan, pembahasan mengenai isi Perpres sebaiknya tetap didasarkan pada informasi resmi yang telah diumumkan pemerintah dan tidak melampaui fakta yang tersedia.

Memahami ketentuan hukum sejak awal dapat membantu mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari. Jika Anda membutuhkan pendampingan atau konsultasi terkait penarikan oleh lembaga pembiayaan maupun persoalan hukum lainnya, mari kunjungi dampingin.com. Platform ini menyediakan layanan konsultasi berbasis AI serta akses untuk berdiskusi langsung dengan advokat yang sangat berkompeten sehingga Anda dapat memperoleh informasi dan solusi hukum yang lebih tepat sesuai kebutuhan. 

REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

3. Pidato Presiden Republik Indonesia pada Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 1 Mei 2026 mengenai pengumuman Perpres Nomor 27 Tahun 2026.

4. Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia.

5. Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang.

6. Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan.