Implementasi Penuh UU Pelindungan Data Pribadi: Sanksi Tegas Menanti Perusahaan Pelanggar

JAKARTA — Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) dipastikan akan berlaku sepenuhnya dalam waktu dekat, mengakhiri masa transisi yang telah diberikan kepada seluruh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) baik lingkup publik maupun privat. Dengan berlakunya aturan ini secara penuh, setiap bentuk kelalaian yang berujung pada kebocoran data pribadi akan ditindak tegas secara hukum.

Pakar Hukum Tata Negara, Dr. Haryo Bimo, menyatakan bahwa implementasi UU PDP adalah tonggak sejarah baru bagi sistem hukum digital di Indonesia. "Selama ini, masyarakat sering kali menjadi korban tanpa ada kompensasi yang jelas ketika data mereka bocor. Dengan implementasi penuh UU ini, posisi tawar konsumen menjadi jauh lebih kuat. Perusahaan tidak bisa lagi hanya meminta maaf; ada konsekuensi hukum nyata yang harus dibayar," ungkapnya pada Selasa (14/7).

Berdasarkan regulasi tersebut, sanksi bagi pelanggar terbagi menjadi dua, yakni sanksi administratif dan pidana. Sanksi administratif dapat berupa denda maksimal 2% dari total pendapatan tahunan perusahaan yang melanggar. Sementara itu, bagi oknum yang dengan sengaja memperjualbelikan atau menyalahgunakan data pribadi, ancaman pidana kurungan hingga 5 tahun dan denda maksimal Rp5 miliar telah menanti.

Pemerintah mengimbau seluruh pelaku usaha, mulai dari perusahaan rintisan (startup), perbankan, hingga instansi pemerintahan, untuk segera melakukan audit keamanan data internal mereka. Masyarakat juga didorong untuk lebih proaktif dalam melaporkan indikasi penyalahgunaan data pribadi mereka ke otoritas terkait.