Regulasi Baru Kecerdasan Buatan (AI): Ancaman Pidana bagi Pembuat Deepfake Ilegal dan Pelanggar Hak Cipta

JAKARTA — Di tengah pesatnya perkembangan teknologi Kecerdasan Buatan (AI), kekosongan hukum yang selama ini menjadi celah bagi kejahatan siber akhirnya mulai teratasi. Pada Rabu (15/7), pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) serta Komisi I DPR RI resmi menetapkan aturan turunan dari revisi terbaru Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang secara khusus mengatur penggunaan AI.

Aturan baru ini menyoroti dua isu utama: penyebaran deepfake (rekayasa video/audio) untuk kejahatan, dan pelanggaran kekayaan intelektual (HAKI) oleh mesin AI generatif. Berdasarkan regulasi tersebut, siapa pun yang dengan sengaja memproduksi dan mendistribusikan deepfake untuk tujuan penipuan finansial, pemerasan, atau kampanye hitam, dapat diancam pidana penjara maksimal 8 tahun dan denda hingga Rp3 miliar.

Pakar Hukum Siber, Dr. Rina Fitriana, menilai langkah ini sangat krusial. "Selama beberapa tahun terakhir, penipuan menggunakan kloning suara atau wajah tokoh publik melonjak tajam. Korban sering kali kesulitan mencari keadilan karena hukum kita belum secara eksplisit mendefinisikan kejahatan yang dihasilkan oleh mesin. Revisi ini memberikan landasan hukum yang pasti bagi penegak hukum untuk bertindak," jelasnya.

Selain perlindungan terhadap individu, regulasi ini juga mewajibkan perusahaan pengembang AI untuk transparan mengenai sumber data yang digunakan dalam melatih algoritma mereka. Jika terbukti menggunakan karya seni, artikel, atau produk jurnalistik tanpa izin kreator aslinya (web scraping ilegal), perusahaan dapat dikenakan sanksi ganti rugi perdata yang masif.

Kini, tantangan terbesar beralih pada kapasitas aparat penegak hukum, khususnya kepolisian di unit Cyber Crime, untuk mengadopsi teknologi pelacakan forensik yang mampu membedakan konten asli dan hasil rekayasa AI secara akurat sebagai alat bukti di pengadilan.