Regulasi Baru Kecerdasan Buatan (AI): Ancaman Pidana bagi Pembuat Deepfake Ilegal dan Pelanggar Hak Cipta
Pemerintah resmi memasukkan aturan ketat terkait penyalahgunaan AI dalam revisi terbaru Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
JAKARTA — Di tengah pesatnya perkembangan teknologi Kecerdasan Buatan (AI), kekosongan hukum yang selama ini menjadi celah bagi kejahatan siber akhirnya mulai teratasi. Pada Rabu (15/7), pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) serta Komisi I DPR RI resmi menetapkan aturan turunan dari revisi terbaru Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang secara khusus mengatur penggunaan AI.
Aturan baru ini menyoroti dua isu utama: penyebaran deepfake (rekayasa video/audio) untuk kejahatan, dan pelanggaran kekayaan intelektual (HAKI) oleh mesin AI generatif. Berdasarkan regulasi tersebut, siapa pun yang dengan sengaja memproduksi dan mendistribusikan deepfake untuk tujuan penipuan finansial, pemerasan, atau kampanye hitam, dapat diancam pidana penjara maksimal 8 tahun dan denda hingga Rp3 miliar.
Pakar Hukum Siber, Dr. Rina Fitriana, menilai langkah ini sangat krusial. "Selama beberapa tahun terakhir, penipuan menggunakan kloning suara atau wajah tokoh publik melonjak tajam. Korban sering kali kesulitan mencari keadilan karena hukum kita belum secara eksplisit mendefinisikan kejahatan yang dihasilkan oleh mesin. Revisi ini memberikan landasan hukum yang pasti bagi penegak hukum untuk bertindak," jelasnya.
Selain perlindungan terhadap individu, regulasi ini juga mewajibkan perusahaan pengembang AI untuk transparan mengenai sumber data yang digunakan dalam melatih algoritma mereka. Jika terbukti menggunakan karya seni, artikel, atau produk jurnalistik tanpa izin kreator aslinya (web scraping ilegal), perusahaan dapat dikenakan sanksi ganti rugi perdata yang masif.
Kini, tantangan terbesar beralih pada kapasitas aparat penegak hukum, khususnya kepolisian di unit Cyber Crime, untuk mengadopsi teknologi pelacakan forensik yang mampu membedakan konten asli dan hasil rekayasa AI secara akurat sebagai alat bukti di pengadilan.
Berita lain
Perpres Nomor 27 Tahun 2026 Belum Dipublikasikan Meski Sudah Disahkan, Ini Fakta yang Perlu Diketahui
Perpres Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online telah diumumkan pemerintah pada peringatan Hari Buruh 2026. Meski demikian, naskah resminya belum dipublikasikan secara luas. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai substansi pengaturan, kepastian hukum, dan pentingnya akses publik terhadap peraturan perundang-undangan.
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 Resmi Berlaku, Bagaimana Dampaknya terhadap UMKM dan PPh Final 0,5 Persen?
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 membawa perubahan penting dalam pengaturan Pajak Penghasilan (PPh) bagi pelaku usaha. Meskipun tarif PPh Final 0,5 persen tetap dipertahankan, pemerintah mempertegas siapa saja yang berhak memanfaatkan fasilitas tersebut. Lantas, bagaimana dampaknya bagi UMKM dan apa yang harus diperhatikan oleh wajib pajak?
Gelar Operasi Skala Besar, Bareskrim Polri Sikat Habis Sindikat 'Pinjol' Ilegal dan Debt Collector Arogan
Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal bersama Bareskrim Polri berhasil menggerebek tiga markas besar pinjaman online (pinjol) ilegal di wilayah Jabodetabek. Lebih dari 120 orang ditetapkan sebagai tersangka, mulai dari penyedia dana hingga debt collector yang terbukti melakukan teror mental dan pencurian data pribadi nasabah.
Update mingguan langsung ke email lo. Gratis.
Regulasi baru, tips legal, dan kasus penting — dirangkum singkat.