Apa Perbedaan Pendaftaran Tanah Secara Sporadik dan PTSL?

Kepemilikan sertifikat tanah merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang paling penting bagi masyarakat. Melalui pendaftaran tanah, pemegang hak memperoleh kepastian mengenai status hukum tanah, batas bidang tanah, maupun pihak yang berhak atas tanah tersebut. Kepastian hukum ini menjadi dasar untuk mengurangi potensi sengketa, mempermudah transaksi pertanahan, hingga meningkatkan nilai ekonomi suatu bidang tanah.

Dalam sistem hukum pertanahan Indonesia, pendaftaran tanah pertama kali tidak hanya dapat dilakukan melalui satu mekanisme. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah mengatur bahwa pendaftaran tanah pertama kali dapat dilaksanakan secara sistematis maupun secara sporadik. Ketentuan tersebut merupakan penyempurnaan dari rezim pendaftaran tanah sebelumnya dan tetap mempertahankan dua mekanisme utama untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Meskipun memiliki tujuan yang sama, yaitu menghasilkan sertipikat sebagai alat bukti hak atas tanah, pendaftaran tanah secara sporadik dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) memiliki karakteristik yang berbeda. Perbedaan tersebut tidak hanya berkaitan dengan tata cara pelaksanaan, tetapi juga menyangkut cakupan wilayah, pihak yang memprakarsai kegiatan, sumber pembiayaan, hingga mekanisme pengumpulan data fisik dan data yuridis.

Perbedaan pertama terletak pada inisiatif pelaksanaan. Pendaftaran tanah secara sporadik dilakukan atas permohonan individu atau beberapa pemilik tanah yang secara aktif mengajukan permohonan kepada Kantor Pertanahan. Dengan kata lain, proses baru dimulai setelah terdapat permohonan dari masyarakat. Sebaliknya, PTSL merupakan program pemerintah yang dilaksanakan secara sistematis berdasarkan penetapan lokasi oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Pelaksanaannya dilakukan secara serentak pada suatu desa atau kelurahan sehingga masyarakat yang berada dalam lokasi tersebut dapat mengikuti program tanpa harus menunggu pelaksanaan pendaftaran secara individual.

Perbedaan berikutnya terdapat pada cakupan objek pendaftaran. Dalam pendaftaran tanah secara sporadik, objek yang didaftarkan hanya terbatas pada satu atau beberapa bidang tanah yang diajukan oleh pemohon. Berbeda dengan itu, PTSL bertujuan mendaftarkan seluruh bidang tanah dalam satu wilayah desa atau kelurahan secara lengkap, baik tanah yang belum terdaftar maupun tanah yang telah memiliki hak namun memerlukan peningkatan kualitas data pertanahan. Pendekatan menyeluruh ini menjadi salah satu karakter utama PTSL sebagai program percepatan pendaftaran tanah nasional.

Dari sisi pelaksanaan kegiatan, pendaftaran sporadik dilaksanakan berdasarkan jadwal dan kebutuhan masing-masing pemohon sehingga prosesnya bersifat individual. Sementara itu, PTSL dilaksanakan secara kolektif dengan melibatkan panitia ajudikasi, satuan tugas fisik, satuan tugas yuridis, pemerintah desa atau kelurahan, serta partisipasi masyarakat. Pengumpulan data fisik dan data yuridis dilakukan secara bersamaan terhadap seluruh bidang tanah dalam lokasi PTSL sehingga prosesnya lebih terintegrasi dibandingkan mekanisme sporadik.

Perbedaan juga terlihat dari mekanisme pengumpulan data. Dalam pendaftaran sporadik, pemohon bertanggung jawab memenuhi berbagai persyaratan administrasi dan menghadirkan dokumen yang diperlukan sesuai permohonan yang diajukan. Sebaliknya, pada PTSL proses pengumpulan data dilakukan secara aktif oleh tim pelaksana dengan dukungan pemerintah desa maupun masyarakat. Model ini dirancang agar proses pendataan seluruh bidang tanah dapat dilakukan secara lebih cepat dan efisien dalam satu wilayah administrasi.

Apabila dilihat dari aspek pembiayaan, kedua mekanisme juga memiliki karakteristik yang berbeda. Pendaftaran tanah secara sporadik pada prinsipnya dilakukan dengan membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai ketentuan yang berlaku atas layanan pertanahan yang dimohonkan. Sementara itu, pelaksanaan PTSL memperoleh dukungan pembiayaan dari pemerintah sebagai bagian dari program strategis nasional, meskipun masyarakat tetap dapat dikenakan biaya tertentu yang tidak termasuk dalam pembiayaan pemerintah, seperti biaya persiapan dokumen atau kegiatan yang diperbolehkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perbedaan lainnya berkaitan dengan tujuan penyelenggaraan. Pendaftaran tanah secara sporadik lebih ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hukum individu terhadap bidang tanah tertentu. Sebaliknya, PTSL memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu menciptakan desa atau kelurahan lengkap dari sisi data pertanahan sehingga seluruh bidang tanah dalam wilayah tersebut terpetakan dan terdaftar secara menyeluruh. Program ini juga menjadi instrumen pemerintah untuk mempercepat terwujudnya kepastian hukum hak atas tanah di seluruh Indonesia serta mengurangi potensi sengketa pertanahan.

Dari perspektif normatif, kedua mekanisme tersebut memiliki kedudukan hukum yang sama karena sama-sama merupakan bentuk pendaftaran tanah pertama kali sebagaimana diatur dalam PP Nomor 18 Tahun 2021. Dengan demikian, sertipikat yang diterbitkan melalui PTSL memiliki kekuatan hukum yang sama dengan sertipikat yang diterbitkan melalui pendaftaran sporadik. Tidak terdapat ketentuan yang menempatkan salah satu jenis sertipikat memiliki kedudukan hukum yang lebih tinggi dibandingkan yang lain. Perbedaan hanya terletak pada mekanisme dan tata cara pelaksanaannya, bukan pada kekuatan pembuktian sertipikat yang dihasilkan.

Apabila dilakukan kajian komparatif, pendaftaran tanah secara sporadik lebih sesuai digunakan apabila suatu bidang tanah berada di luar lokasi pelaksanaan PTSL atau ketika pemilik tanah membutuhkan sertipikat tanpa harus menunggu adanya program pemerintah di wilayahnya. Mekanisme ini juga memberikan fleksibilitas karena dapat diajukan kapan saja sepanjang persyaratan telah dipenuhi. Di sisi lain, PTSL menawarkan efisiensi karena dilaksanakan secara massal, melibatkan pemerintah secara aktif, serta memungkinkan penyelesaian pendaftaran seluruh bidang tanah dalam satu wilayah secara bersamaan. Dari sisi administrasi, PTSL juga cenderung mempermudah masyarakat karena sebagian proses pendataan dilakukan secara kolektif oleh tim pelaksana.

Namun demikian, pelaksanaan PTSL tetap bergantung pada penetapan lokasi oleh pemerintah. Apabila suatu desa atau kelurahan belum menjadi lokasi PTSL, masyarakat tidak dapat memaksakan penggunaan mekanisme tersebut dan tetap harus menggunakan jalur pendaftaran tanah secara sporadik. Sebaliknya, pendaftaran sporadik selalu tersedia sebagai mekanisme umum yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat kapan pun diperlukan.

Dengan demikian, pilihan antara pendaftaran tanah secara sporadik maupun melalui PTSL bukan ditentukan oleh keinginan semata, melainkan juga dipengaruhi oleh kondisi wilayah, kebijakan pemerintah, serta kebutuhan hukum pemegang hak atas tanah. Pemahaman terhadap perbedaan kedua mekanisme tersebut penting agar masyarakat dapat memilih prosedur yang paling sesuai dengan kondisi yang dihadapi.

Pada akhirnya, baik pendaftaran tanah secara sporadik maupun melalui PTSL merupakan instrumen hukum yang sama-sama bertujuan memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas hak atas tanah. Perbedaan keduanya terletak pada mekanisme pelaksanaan, cakupan kegiatan, serta pihak yang menginisiasi proses pendaftaran, bukan pada kekuatan hukum sertipikat yang diterbitkan. Oleh karena itu, pemilik tanah perlu memahami karakteristik masing-masing mekanisme agar dapat menentukan jalur pendaftaran yang paling tepat sesuai kondisi bidang tanah dan wilayahnya. Apabila Anda membutuhkan pendampingan terkait pendaftaran tanah, penyelesaian dokumen pertanahan, maupun konsultasi mengenai aspek hukum agraria, kunjungi Dampingin.com. Platform ini menyediakan layanan konsultasi berbasis AI serta akses untuk berdiskusi langsung dengan advokat yang berkompeten sehingga Anda dapat memperoleh solusi hukum yang tepat sesuai kebutuhan.

REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

4. Petunjuk Teknis Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).