Hukum Administrasi Negara
Administrasi pemerintahan dan sengketa TUN
Menilik Ketentuan Baru dari Pengukuran Kualitas Kebijakan Pemerintah
Peraturan LAN Nomor 4 Tahun 2026 menjadi dasar baru pengukuran kualitas kebijakan pada instansi pemerintah pusat dan daerah. Melalui pendekatan berbasis bukti, pengukuran tidak hanya melihat keberadaan suatu kebijakan, tetapi juga perencanaan, implementasi, evaluasi, keberlanjutan, transparansi, serta partisipasi masyarakat.
Update Regulasi Lingkungan 2026 : Apa Dampak Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pengawasan dan Sanksi Administratif bagi Pelaku Usaha?
Permen LH/BPLH Nomor 6 Tahun 2026 menghadirkan standar yang lebih jelas mengenai pengawasan lingkungan hidup dan pemberian sanksi administratif. Kehadiran regulasi ini menuntut pelaku usaha untuk memperkuat kepatuhan terhadap kewajiban lingkungan, mengingat pengawasan kini dilakukan secara lebih terstruktur, terdokumentasi, dan berbasis risiko.
Meaningful Participation dalam Pembentukan Undang-Undang : Bagaimana UU Nomor 13 Tahun 2022 Mengubah Proses Legislasi di Indonesia?
UU Nomor 13 Tahun 2022 memperkuat prinsip meaningful participation dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Perubahan ini merupakan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menekankan pentingnya partisipasi publik yang bermakna demi mewujudkan legislasi yang transparan, akuntabel, dan demokratis
Implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta : Bagaimana Status Jakarta Setelah Tidak Lagi Menjadi Ibu Kota Negara?
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 mengubah kedudukan Jakarta dari Daerah Khusus Ibukota menjadi Daerah Khusus Jakarta. Perubahan ini membawa konsekuensi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, hubungan dengan pemerintah pusat, serta arah pembangunan Jakarta sebagai pusat ekonomi nasional dan kota global.
Update Regulasi Hukum Ketenagakerjaan 2026 : Apa Saja Perubahan Penting dalam Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 tentang Outsourcing?
Melalui Permenaker Nomor 7 Tahun 2026, pemerintah kembali membatasi jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan, mempertegas tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja, serta memperkuat perlindungan pekerja outsourcing. Artikel ini mengulas perubahan substansi dibandingkan regulasi sebelumnya beserta dampak hukumnya bagi pelaku usaha
Vonis Bersejarah : Korporasi Pembakar Hutan Didenda Rp2 Triliun dan Cabut Izin Usaha Permanen
Dalam putusan yang dianggap sebagai kemenangan besar bagi para aktivis lingkungan, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman denda pemecah rekor sebesar Rp2 triliun kepada PT Mega Sawit Nusantara. Perusahaan tersebut terbukti bersalah secara perdata atas kebakaran hutan seluas 15.000 hektare di wilayah Riau dan izin usahanya resmi dicabut permanen.
Pengesahan UU Perampasan Aset : "Senjata Baru" Penegak Hukum untuk Memiskinkan Koruptor
Setelah melalui perdebatan panjang dan tertunda selama lebih dari satu dekade, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akhirnya resmi disahkan menjadi Undang-Undang oleh DPR RI. Aturan baru ini menjadi babak krusial dalam sejarah hukum Indonesia karena memungkinkan pengambilalihan aset hasil kejahatan, terutama korupsi dan pencucian uang, secara lebih cepat dan progresif.
Apa Perbedaan Pendaftaran Tanah Secara Sporadik dan PTSL?
PP Nomor 18 Tahun 2021 mengatur bahwa pendaftaran tanah pertama kali dapat dilakukan secara sporadik maupun secara sistematis melalui PTSL. Meskipun sama-sama bertujuan memberikan kepastian hukum atas tanah, kedua mekanisme tersebut memiliki perbedaan dari sisi pelaksanaan, cakupan, inisiatif, hingga prosedur. Simak kajian komparatifnya dalam artikel ini.
Tarif Lepas Status WNI Naik Lima Kali Lipat, Mulai Berlaku 1 Agustus 2026
Tarif pelepasan status WNI mengalami kenaikan signifikan melalui PP Nomor 30 Tahun 2026. Biaya permohonan Surat Keputusan tentang Kehilangan Kewarganegaraan atas Permohonan Sendiri kepada Presiden RI kini ditetapkan sebesar Rp5 juta per permohonan. Tarif baru tersebut mulai berlaku pada 1 Agustus 2026.
Update Regulasi HAN 2026 : Permenkum Nomor 7 Tahun 2026, Benarkah Harmonisasi Regulasi Dapat Mengatasi Tumpang Tindih Peraturan?
Permenkum Nomor 7 Tahun 2026 memperbarui mekanisme harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan. Namun, regulasi ini perlu dilihat lebih kritis: apakah harmonisasi mampu mencegah konflik norma, tumpang tindih kewenangan, dan regulasi berlebihan, atau hanya memperbaiki prosedur administratif tanpa menyelesaikan akar masalah regulasi Indonesia?