Cara Mengurus NIB Online melalui OSS 2026, Syarat, Manfaat, dan Langkah-Langkahnya.

Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), legalitas usaha seringkali dianggap sebagai persoalan administratif yang dapat diurus belakangan. Padahal, di tengah perkembangan ekosistem bisnis saat ini, legalitas menjadi salah satu fondasi penting untuk mengembangkan usaha. Salah satu dokumen yang perlu diperhatikan adalah Nomor Induk Berusaha (NIB).

Secara sederhana, NIB dapat dipahami sebagai identitas bagi pelaku usaha yang diterbitkan melalui sistem Online Single Submission (OSS). NIB menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko karena menjadi identitas pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Melalui NIB, pelaku UMKM dapat melanjutkan proses pemenuhan perizinan atau persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan jenis kegiatan dan tingkat risiko usahanya.

Perlu diperhatikan bahwa dasar hukum terbaru penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko saat ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. PP ini mulai berlaku pada 5 Juni 2025 dan mencabut serta menggantikan PP Nomor 5 Tahun 2021. Perubahan tersebut penting bagi pelaku UMKM karena panduan pendaftaran dan proses perizinan melalui OSS harus dibaca berdasarkan rezim regulasi terbaru.

Dalam Pasal 1 PP Nomor 28 Tahun 2025, Perizinan Berusaha (PB) pada prinsipnya merupakan legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. PP tersebut juga menegaskan bahwa untuk melakukan kegiatan usaha, pelaku usaha wajib memiliki Perizinan Berusaha. Pendekatan yang digunakan adalah berbasis risiko, sehingga kewajiban perizinan tidak semata-mata ditentukan oleh ukuran usaha, tetapi juga mempertimbangkan tingkat risiko kegiatan usaha yang dijalankan.

Artinya, memiliki NIB merupakan langkah penting, tetapi pelaku UMKM juga perlu memahami bahwa NIB tidak selalu berarti seluruh izin usaha telah selesai. Jenis perizinan yang masih harus dipenuhi bergantung pada kegiatan usaha dan tingkat resikonya. Karena itu, setelah NIB terbit, pelaku usaha harus memeriksa apakah kegiatan usahanya membutuhkan pemenuhan persyaratan dasar, Sertifikat Standar, izin, atau Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU).

Sebelum Nomor Induk Berusaha (NIB) dapat diterbitkan melalui sistem Online Single Submission (OSS), pelaku UMKM perlu memahami tahapan pendaftarannya. Meskipun prosesnya dilakukan secara elektronik, setiap langkah harus diikuti dengan benar agar permohonan tidak mengalami kendala. Secara umum, tahapan memperoleh NIB melalui sistem OSS adalah sebagai berikut : 

1. Akses sistem OSS melalui website resmi OSS.

2. Buat akun atau hak akses OSS sesuai kategori pelaku usaha (UMK atau non-UMK).

3. Siapkan data identitas (misalnya NIK dan dokumen pendukung) serta pastikan seluruh data sesuai dengan dokumen resmi.

4. Login ke akun OSS yang telah dibuat.

5. Lengkapi profil pelaku usaha dan informasi usaha yang diminta dalam sistem.

6. Pilih jenis kegiatan usaha yang akan dijalankan.

7. Tentukan kode KBLI yang paling sesuai dengan kegiatan usaha. Pilih dengan cermat karena kode KBLI akan menentukan jenis usaha yang tercantum dalam NIB serta persyaratan perizinan yang harus dipenuhi.

8. Lanjutkan proses penerbitan NIB sesuai petunjuk pada sistem OSS setelah seluruh data dan KBLI telah diisi dengan benar

Apabila seluruh tahapan tersebut telah diselesaikan dengan benar dan data yang dimasukkan telah sesuai, sistem OSS akan menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas resmi pelaku usaha. Selain berfungsi sebagai identitas usaha, NIB juga menjadi dasar bagi pelaku UMKM untuk memperoleh berbagai perizinan berusaha sesuai tingkat risiko kegiatan usahanya, sehingga proses legalisasi usaha dapat dilakukan secara lebih mudah, cepat, dan terintegrasi. 

Kesalahan memilih KBLI dapat menyebabkan kegiatan usaha yang tercantum dalam sistem tidak sesuai dengan kegiatan yang sebenarnya dijalankan. Akibatnya, pelaku usaha dapat mengalami kendala ketika hendak mengurus perizinan lanjutan, sertifikasi produk, atau persyaratan lain yang berkaitan dengan bidang usahanya.

Setelah memilih KBLI, pelaku usaha perlu mengisi detail kegiatan usaha, termasuk informasi mengenai lokasi dan data usaha sesuai dengan kolom yang tersedia dalam OSS. Sistem kemudian akan melakukan proses penilaian terhadap tingkat risiko kegiatan usaha berdasarkan data yang dimasukkan.

Dalam sistem perizinan berbasis risiko, tingkat risiko menjadi faktor penting. Secara konseptual, semakin tinggi tingkat risiko suatu kegiatan usaha, semakin banyak pula persyaratan perizinan dan standar yang harus dipenuhi. Karena itu, pelaku UMKM tidak boleh menganggap bahwa seluruh kegiatan usaha cukup hanya dengan memperoleh NIB.

Untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah, NIB dapat menjadi perizinan berusaha yang diperlukan untuk memulai kegiatan usaha sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, untuk kegiatan dengan risiko yang lebih tinggi, pelaku usaha dapat diwajibkan memenuhi persyaratan tambahan, seperti Sertifikat Standar atau izin tertentu.

Di sinilah pentingnya memahami bahwa NIB adalah pintu masuk legalitas, bukan akhir dari seluruh kewajiban perizinan. Sebagai contoh, pelaku UMKM yang bergerak di bidang pangan olahan dapat membutuhkan pemenuhan persyaratan tambahan sesuai jenis produk dan kegiatan usahanya. Demikian pula pelaku usaha yang memproduksi atau mengedarkan produk tertentu dapat memiliki kewajiban memperoleh perizinan atau sertifikasi sektoral.

OSS sendiri menyediakan layanan PB-UMKU atau Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha. Dalam sistem tersebut, tersedia berbagai layanan sektoral yang dapat berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk sektor kesehatan, obat dan makanan, perdagangan, perhubungan, pariwisata, perindustrian, pertanian, dan sektor lainnya.

Setelah seluruh data usaha dan persyaratan yang diperlukan dipenuhi sesuai profil kegiatan usaha, sistem OSS akan menerbitkan NIB sesuai mekanisme yang berlaku. Pelaku usaha kemudian dapat menggunakan NIB tersebut sebagai identitas dalam menjalankan kegiatan usaha dan mengakses layanan perizinan yang terkait.

Lalu, mengapa NIB penting bagi UMKM? Pertama, NIB memberikan identitas legal bagi kegiatan usaha. Dengan memiliki NIB, pelaku UMKM tidak lagi menjalankan usaha tanpa identitas administratif dalam sistem perizinan berusaha pemerintah.

Kedua, NIB dapat menjadi pintu masuk untuk memenuhi perizinan lanjutan. Pelaku UMKM yang ingin mengembangkan produk dan pasarnya dapat membutuhkan berbagai persyaratan tambahan, misalnya sertifikasi atau izin sektoral. NIB membantu mengintegrasikan proses tersebut dalam ekosistem OSS sesuai jenis usaha yang dijalankan.

Ketiga, legalitas usaha dapat meningkatkan kredibilitas pelaku UMKM. Ketika ingin bekerja sama dengan perusahaan yang lebih besar, masuk dalam rantai pasok, mengikuti pengadaan tertentu, atau mengembangkan pasar, dokumen legalitas usaha dapat menjadi salah satu persyaratan yang diminta oleh mitra.

Keempat, NIB dapat menjadi salah satu dokumen yang dibutuhkan ketika pelaku UMKM mengakses program pemerintah atau fasilitas tertentu. Namun, perlu ditegaskan bahwa NIB tidak secara otomatis menjamin seseorang memperoleh pembiayaan, bantuan pemerintah, atau akses pasar. NIB lebih tepat dipahami sebagai salah satu fondasi administratif yang dapat mendukung pelaku usaha ketika memenuhi persyaratan program tertentu.

Kelima, NIB membantu pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan berbasis data. Dengan terdaftarnya kegiatan usaha dalam sistem OSS, pemerintah dapat memiliki data mengenai profil, lokasi, serta bidang kegiatan usaha yang dijalankan pelaku usaha. Hal ini menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem perizinan yang lebih terintegrasi.

Dari perspektif hukum, kewajiban memiliki Perizinan Berusaha juga berkaitan dengan prinsip kepastian hukum. Pelaku UMKM membutuhkan kepastian mengenai apa yang boleh dilakukan, dokumen apa yang wajib dimiliki, dan persyaratan apa yang harus dipenuhi sebelum menjalankan kegiatan usaha. Karena itu, sistem OSS berbasis risiko diarahkan untuk menyederhanakan proses perizinan dengan menyesuaikan kewajiban berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.

Namun, terdapat satu hal penting yang harus diperhatikan pelaku UMKM setelah NIB diterbitkan. Jangan berhenti pada tahap mendapatkan NIB. Pelaku usaha perlu membuka kembali profil kegiatan usaha di OSS dan memeriksa apakah masih terdapat persyaratan atau perizinan lanjutan yang harus dipenuhi.

Pelaku UMKM juga harus memastikan data usaha selalu diperbarui apabila terjadi perubahan. Perubahan alamat, kegiatan usaha, data usaha, atau bidang kegiatan tertentu dapat membutuhkan penyesuaian data perizinan. OSS sendiri menyediakan panduan perubahan perizinan berusaha, termasuk perubahan data pelaku usaha dan data usaha bagi kategori UMK.

Dengan demikian, pedoman praktis bagi pelaku UMKM yang ingin mendaftarkan NIB adalah memastikan terlebih dahulu identitas dan data usaha telah siap, membuat hak akses OSS, melengkapi profil, menentukan KBLI yang benar, mengisi detail kegiatan usaha dan lokasi, mengikuti proses penilaian risiko dalam sistem, kemudian memenuhi persyaratan perizinan yang muncul sesuai hasil proses tersebut.

Perubahan dari PP Nomor 5 Tahun 2021 menjadi PP Nomor 28 Tahun 2025 juga perlu menjadi perhatian bagi pelaku usaha yang sebelumnya telah memiliki NIB. Pelaku usaha tidak harus berasumsi bahwa perubahan regulasi otomatis membuat NIB yang telah dimiliki menjadi tidak berlaku. Pemerintah melalui OSS bahkan telah mengeluarkan pengumuman mengenai keberlakuan perizinan berusaha pasca PP Nomor 28 Tahun 2025 dan menyediakan mekanisme untuk menangani data proyek transisi.

Pada akhirnya, NIB dapat dipandang sebagai identitas sekaligus pintu masuk legalitas usaha bagi pelaku UMKM. Proses pendaftarannya relatif sederhana karena dilakukan melalui sistem OSS, tetapi pelaku usaha tetap harus cermat dalam menentukan KBLI dan memahami tingkat risiko kegiatan usahanya. Kesalahan dalam memilih bidang usaha dapat berdampak pada proses perizinan lanjutan.

Bagi UMKM yang baru memulai usaha, mengurus NIB sejak awal merupakan langkah strategis agar kegiatan usaha memiliki pondasi legalitas yang jelas. Sementara bagi pelaku UMKM yang telah memiliki NIB, penting untuk memastikan data dan kegiatan usaha tetap sesuai dengan kondisi aktual serta memenuhi seluruh perizinan lanjutan yang dipersyaratkan.

Dengan berlakunya PP Nomor 28 Tahun 2025, pelaku UMKM juga perlu memastikan bahwa informasi yang digunakan sebagai pedoman berasal dari sistem OSS dan regulasi terbaru, bukan lagi semata-mata panduan berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2021. Pemerintah sendiri terus memperbarui panduan OSS, termasuk untuk UMK dan perizinan sektoral. Karena itu, NIB bukan hanya soal memiliki nomor identitas usaha, tetapi juga tentang memastikan seluruh kegiatan usaha berjalan sesuai dengan tingkat risiko dan kewajiban perizinan yang berlaku.

Memahami ketentuan hukum sejak awal dapat membantu mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari. Jika Anda membutuhkan pendampingan atau konsultasi terkait penarikan oleh lembaga pembiayaan maupun persoalan hukum lainnya, mari kunjungi dampingin.com. Platform ini menyediakan layanan konsultasi berbasis AI serta akses untuk berdiskusi langsung dengan advokat yang sangat berkompeten sehingga Anda dapat memperoleh informasi dan solusi hukum yang lebih tepat sesuai kebutuhan. 

REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang berlaku sejak 5 Juni 2025 dan mencabut PP Nomor 5 Tahun 2021.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, khususnya ketentuan mengenai Perizinan Berusaha, pendekatan berbasis risiko, layanan OSS, PB-UMKU, pengawasan, dan sanksi.

4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan dan Metrologi Legal.

5. Portal resmi Online Single Submission (OSS), Panduan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan panduan khusus Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

6. Portal OSS, Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU).

7. Portal OSS, informasi dan pengumuman terkait keberlakuan perizinan berusaha pasca PP Nomor 28 Tahun 2025.