No Viral, No Justice? Refleksi Penegakan Hukum di Indonesia dan Evaluasi Efektivitas Hukum Acara

Fenomena no viral, no justice semakin sering menjadi perbincangan di Indonesia. Istilah tersebut menggambarkan situasi ketika suatu perkara baru memperoleh perhatian aparat penegak hukum setelah menjadi viral di media sosial. Dalam berbagai kasus, mulai dari tindak pidana, sengketa pelayanan publik, hingga dugaan penyalahgunaan wewenang, percepatan penanganan perkara kerap terjadi setelah mendapat sorotan luas dari masyarakat. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar, apakah sistem hukum acara yang berlaku telah berjalan efektif apabila akses terhadap keadilan justru bergantung pada besarnya perhatian publik.

Pada prinsipnya, Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensinya, setiap warga negara berhak memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, sedangkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Dengan demikian, proses penegakan hukum seharusnya tidak dipengaruhi oleh popularitas suatu perkara maupun besarnya perhatian publik.

Dalam praktiknya, hukum acara pidana telah mengatur mekanisme penanganan laporan masyarakat melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menerima laporan, melakukan penyelidikan, penyidikan, hingga membawa perkara ke proses penuntutan apabila telah ditemukan alat bukti yang cukup. Selain itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia juga memberikan tugas kepada Kepolisian untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Meskipun kerangka hukum telah tersedia, fenomena no viral, no justice menunjukkan adanya tantangan pada aspek implementasi. Banyak masyarakat menilai bahwa laporan yang tidak memperoleh perhatian publik cenderung membutuhkan waktu lebih lama untuk ditindaklanjuti dibandingkan perkara yang telah menjadi konsumsi media sosial. Akibatnya, media sosial sering dipandang sebagai sarana alternatif untuk memperoleh perhatian aparat, meskipun secara normatif mekanisme tersebut tidak dikenal dalam sistem hukum acara Indonesia.

Fenomena tersebut tidak selalu menunjukkan bahwa hukum acara yang berlaku memiliki kelemahan secara normatif. Sebaliknya, kondisi ini lebih mencerminkan perlunya evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan hukum acara oleh aparat penegak hukum. Evaluasi tersebut setidaknya mencakup beberapa aspek penting. Pertama, peningkatan kecepatan dan kepastian dalam menindaklanjuti laporan masyarakat sehingga tidak muncul persepsi bahwa suatu perkara harus viral terlebih dahulu untuk diproses. Kedua, penguatan mekanisme pengawasan internal terhadap proses penyelidikan dan penyidikan agar setiap laporan memperoleh perlakuan yang sama. Ketiga, peningkatan transparansi penanganan perkara melalui penyampaian informasi perkembangan perkara kepada pelapor sehingga masyarakat memperoleh kepastian mengenai proses hukum yang sedang berjalan.

Dari sisi hukum administrasi, keterbukaan informasi mengenai perkembangan perkara juga menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik. Ketika pelapor memperoleh informasi yang jelas mengenai tahapan penanganan perkara, potensi masyarakat menggunakan media sosial sebagai sarana tekanan terhadap aparat penegak hukum dapat diminimalkan. Oleh karena itu, digitalisasi layanan pelaporan dan pemantauan perkembangan perkara perlu terus diperkuat sebagai bagian dari reformasi sistem peradilan.

Menurut Prof. Satjipto Rahardjo, hukum tidak boleh dipahami hanya sebagai kumpulan norma, melainkan sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan yang dirasakan masyarakat. Penegakan hukum yang baik harus mampu memberikan respons terhadap kebutuhan masyarakat tanpa harus menunggu adanya tekanan publik.

Pendapat tersebut sejalan dengan Prof. Jimly Asshiddiqie yang menyatakan bahwa salah satu ciri negara hukum adalah adanya persamaan di hadapan hukum (equality before the law). Oleh karena itu, setiap laporan masyarakat seharusnya diproses berdasarkan ketentuan hukum dan alat bukti yang tersedia, bukan berdasarkan tingkat popularitas suatu perkara.

Sementara itu, Prof. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Fenomena no viral, no justice menunjukkan bahwa tantangan terbesar tidak selalu terletak pada norma hukum, tetapi juga pada pelaksanaan hukum, kualitas pelayanan publik, dan budaya hukum yang berkembang di tengah masyarakat.

Pada akhirnya, fenomena no viral, no justice seharusnya menjadi momentum evaluasi bagi sistem penegakan hukum di Indonesia, khususnya terhadap implementasi hukum acara. Keberhasilan penegakan hukum tidak diukur dari seberapa cepat suatu perkara ditangani setelah menjadi viral, melainkan dari kemampuan sistem memberikan akses keadilan yang cepat, transparan, akuntabel, dan setara bagi setiap warga negara. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum dapat dibangun melalui profesionalisme aparat dan efektivitas hukum acara, bukan melalui tekanan opini publik di media sosial.

Memahami ketentuan hukum sejak awal dapat membantu mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari. Jika Anda membutuhkan pendampingan atau konsultasi terkait penarikan oleh lembaga pembiayaan maupun persoalan hukum lainnya, mari kunjungi dampingin.com. Platform ini menyediakan layanan konsultasi berbasis AI serta akses untuk berdiskusi langsung dengan advokat yang sangat berkompeten sehingga Anda dapat memperoleh informasi dan solusi hukum yang lebih tepat sesuai kebutuhan. 

REFERENSI

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

4. Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia.

5. Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum.

6. Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.