Hukum Perdata
Hubungan hukum antar-perorangan
Update Regulasi Kesehatan : Apa yang Berubah dalam Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis Elektronik?
Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 menjadi tonggak digitalisasi pelayanan kesehatan di Indonesia. Regulasi ini menghadirkan berbagai perubahan mendasar dibandingkan Permenkes Nomor 269/MENKES/PER/III/2008, mulai dari kewajiban penerapan Rekam Medis Elektronik, integrasi dengan SATU SEHAT, hingga penguatan aspek keamanan dan kerahasiaan data pasien.
Bagaimana Nasib Agreement on Reciprocal Trade (ART) Indonesia - Amerika Serikat Pasca Putusan US Supreme Court?
Putusan US Supreme Court pada 20 Februari 2026 yang menyatakan Presiden Amerika Serikat tidak memiliki kewenangan mengenakan tarif berdasarkan International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) memunculkan ketidakpastian terhadap implementasi Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang baru saja ditandatangani Indonesia sehari sebelumnya. Lantas, bagaimana prospek realisasi ART dan bagaimana perkembangan pembahasannya di Indonesia?
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 Resmi Berlaku, Bagaimana Dampaknya terhadap UMKM dan PPh Final 0,5 Persen?
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 membawa perubahan penting dalam pengaturan Pajak Penghasilan (PPh) bagi pelaku usaha. Meskipun tarif PPh Final 0,5 persen tetap dipertahankan, pemerintah mempertegas siapa saja yang berhak memanfaatkan fasilitas tersebut. Lantas, bagaimana dampaknya bagi UMKM dan apa yang harus diperhatikan oleh wajib pajak?
Implementasi Penuh UU Pelindungan Data Pribadi : Sanksi Tegas Menanti Perusahaan Pelanggar
Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) akan segera memasuki fase implementasi penuh setelah masa transisi berakhir. Perusahaan dan instansi yang gagal menjaga kerahasiaan data masyarakat kini bersiap menghadapi sanksi berat, mulai dari denda miliaran rupiah hingga ancaman kurungan penjara.
Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2026 : Apa Saja Perubahan dan Dampaknya bagi Dunia Usaha?
Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2026 menjadi regulasi terbaru yang memperkuat tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Regulasi ini memberikan kepastian administratif, memperjelas mekanisme delegasi kewenangan, dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum persaingan usaha dalam menghadapi dinamika dunia usaha di Indonesia.
Apa Perbedaan Pendaftaran Tanah Secara Sporadik dan PTSL?
PP Nomor 18 Tahun 2021 mengatur bahwa pendaftaran tanah pertama kali dapat dilakukan secara sporadik maupun secara sistematis melalui PTSL. Meskipun sama-sama bertujuan memberikan kepastian hukum atas tanah, kedua mekanisme tersebut memiliki perbedaan dari sisi pelaksanaan, cakupan, inisiatif, hingga prosedur. Simak kajian komparatifnya dalam artikel ini.
Permendag Nomor 19 Tahun 2026 : Regulasi Terbaru Pelaku Usaha Berbasis Sistem Elektronik, Apa yang Harus Diperhatikan?
Permendag Nomor 19 Tahun 2026 memperbarui tata kelola perdagangan melalui sistem elektronik di Indonesia. Pelaku usaha perlu memperhatikan kewajiban perizinan, transparansi biaya dan informasi produk, mekanisme pengaduan, perlindungan konsumen, promosi produk dalam negeri dan UMKM, serta penggunaan AI dalam kegiatan komersial.