Tips Hukum Keuangan & Pajak
Regulasi keuangan dan perpajakan
Penguatan Pasar Modal Indonesia Melalui Demutualisasi Bursa Efek Indonesia
Setelah bertahun-tahun hanya menjadi wacana, demutualisasi Bursa Efek Indonesia akhirnya memperoleh dasar hukum melalui UU Nomor 4 Tahun 2026. Perubahan ini mengubah struktur kepemilikan Bursa dari organisasi berbasis keanggotaan menjadi perseroan yang dapat dimiliki oleh pihak lain. Bagaimana dampaknya terhadap pasar modal Indonesia?
Apakah QRIS Memerlukan Biaya Administrasi Tambahan? Ini Ketentuan yang Perlu Diketahui Pelaku Usaha
QRIS merupakan standar pembayaran nasional yang menghubungkan berbagai layanan pembayaran digital melalui satu kode QR. Dalam praktiknya, masih terdapat pelaku usaha yang membebankan biaya administrasi tambahan kepada konsumen saat menggunakan QRIS. Padahal, biaya penggunaan QRIS pada dasarnya dikenakan kepada merchant dalam bentuk Merchant Discount Rate (MDR), bukan kepada konsumen.
Apa Itu Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII)? Memahami RUU yang Sedang Digodok DPR sebagai Amanat UU P2SK
RUU Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) menjadi salah satu regulasi yang tengah dipersiapkan DPR sebagai amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Kehadiran PFII diharapkan mampu meningkatkan daya saing Indonesia sebagai pusat jasa keuangan global. Namun, apa sebenarnya PFII dan bagaimana konsep hukumnya?
Pajak UMKM 2026: PPh Final 0.5% vs Tarif Normal
Threshold Rp 500jt per tahun jadi titik balik. Hitung dulu sebelum keliru lapor.