Dampingin.Comby Human Law Project
Tips · Hukum Perusahaan

Tips Hukum Perusahaan

PT, CV, dan korporasi

Apakah Perusahaan Indonesia Wajib Mematuhi EU AI Act? Memahami Dampak Ekstrateritorial Regulasi AI Uni Eropa
hukum bisnis · hukum internasional · hukum perusahaan · hukum siber

Apakah Perusahaan Indonesia Wajib Mematuhi EU AI Act? Memahami Dampak Ekstrateritorial Regulasi AI Uni Eropa

EU AI Act menjadi regulasi AI pertama di dunia yang memiliki cakupan ekstrateritorial. Perusahaan Indonesia yang mengembangkan, memasarkan, atau menggunakan sistem AI yang ditujukan bagi pasar Uni Eropa berpotensi tunduk pada ketentuan tersebut. Simak ruang lingkup, kewajiban, dan dampaknya bagi pelaku usaha Indonesia.

4 Agu 2026
Perusahaan Wajib Mendaftarkan Pekerja ke BPJS Ketenagakerjaan, Apa Sanksinya Jika Tidak?
hukum bisnis · hukum ketenagakerjaan · hukum perdata · hukum perusahaan

Perusahaan Wajib Mendaftarkan Pekerja ke BPJS Ketenagakerjaan, Apa Sanksinya Jika Tidak?

Masih banyak perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan karena menganggap hal tersebut bersifat opsional. Padahal, kewajiban tersebut telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Lalu, apa saja sanksi bagi perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya? Simak penjelasan lengkapnya berikut.

30 Jul 2026
Laporan Tahunan PT Wajib Dibuat dan Dilaporkan ke AHU Online? Simak Ketentuan dan Perseroan yang Wajib Memenuhinya
hukum bisnis · hukum perdata · hukum perusahaan

Laporan Tahunan PT Wajib Dibuat dan Dilaporkan ke AHU Online? Simak Ketentuan dan Perseroan yang Wajib Memenuhinya

Masih banyak pelaku usaha yang mengira laporan tahunan PT hanya diwajibkan bagi perusahaan terbuka. Padahal, Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur bahwa setiap PT, termasuk PT tertutup, wajib menyusun laporan tahunan. Namun, apakah laporan tersebut juga wajib didaftarkan ke AHU Online dan dibuat dalam akta notaris? Simak penjelasan hukumnya berikut.

30 Jul 2026
Direksi Menolak Keputusan RUPS : Tinjauan atas Pertanggungjawaban Direksi dan Korporasi dalam Hukum Perseroan
hukum perusahaan

Direksi Menolak Keputusan RUPS : Tinjauan atas Pertanggungjawaban Direksi dan Korporasi dalam Hukum Perseroan

Artikel ini mengkaji kedudukan hukum Direksi yang menolak melaksanakan keputusan RUPS berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Pembahasan difokuskan pada batas kewenangan RUPS, tanggung jawab Direksi, serta penerapan prinsip fiduciary duty dan business judgment rule. Artikel ini menunjukkan bahwa penolakan Direksi dapat dibenarkan apabila keputusan RUPS bertentangan dengan hukum atau kepentingan perseroan.

24 Jul 2026