Tips Hukum Bisnis
Transaksi dan operasional bisnis
Apakah Perusahaan Indonesia Wajib Mematuhi EU AI Act? Memahami Dampak Ekstrateritorial Regulasi AI Uni Eropa
EU AI Act menjadi regulasi AI pertama di dunia yang memiliki cakupan ekstrateritorial. Perusahaan Indonesia yang mengembangkan, memasarkan, atau menggunakan sistem AI yang ditujukan bagi pasar Uni Eropa berpotensi tunduk pada ketentuan tersebut. Simak ruang lingkup, kewajiban, dan dampaknya bagi pelaku usaha Indonesia.
Penguatan Pasar Modal Indonesia Melalui Demutualisasi Bursa Efek Indonesia
Setelah bertahun-tahun hanya menjadi wacana, demutualisasi Bursa Efek Indonesia akhirnya memperoleh dasar hukum melalui UU Nomor 4 Tahun 2026. Perubahan ini mengubah struktur kepemilikan Bursa dari organisasi berbasis keanggotaan menjadi perseroan yang dapat dimiliki oleh pihak lain. Bagaimana dampaknya terhadap pasar modal Indonesia?
Apakah QRIS Memerlukan Biaya Administrasi Tambahan? Ini Ketentuan yang Perlu Diketahui Pelaku Usaha
QRIS merupakan standar pembayaran nasional yang menghubungkan berbagai layanan pembayaran digital melalui satu kode QR. Dalam praktiknya, masih terdapat pelaku usaha yang membebankan biaya administrasi tambahan kepada konsumen saat menggunakan QRIS. Padahal, biaya penggunaan QRIS pada dasarnya dikenakan kepada merchant dalam bentuk Merchant Discount Rate (MDR), bukan kepada konsumen.
Panduan Lengkap Mendirikan PT Perorangan untuk UMKM
Ingin usaha lebih kredibel tapi terkendala biaya pendirian badan hukum? PT Perorangan adalah jawaban tepat bagi pelaku bisnis mikro dan kecil. Ketahui syarat, keuntungan, dan langkah-langkah pendaftarannya di sini.
Apa Itu Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII)? Memahami RUU yang Sedang Digodok DPR sebagai Amanat UU P2SK
RUU Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) menjadi salah satu regulasi yang tengah dipersiapkan DPR sebagai amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Kehadiran PFII diharapkan mampu meningkatkan daya saing Indonesia sebagai pusat jasa keuangan global. Namun, apa sebenarnya PFII dan bagaimana konsep hukumnya?
Perusahaan Wajib Mendaftarkan Pekerja ke BPJS Ketenagakerjaan, Apa Sanksinya Jika Tidak?
Masih banyak perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan karena menganggap hal tersebut bersifat opsional. Padahal, kewajiban tersebut telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Lalu, apa saja sanksi bagi perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya? Simak penjelasan lengkapnya berikut.
Laporan Tahunan PT Wajib Dibuat dan Dilaporkan ke AHU Online? Simak Ketentuan dan Perseroan yang Wajib Memenuhinya
Masih banyak pelaku usaha yang mengira laporan tahunan PT hanya diwajibkan bagi perusahaan terbuka. Padahal, Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur bahwa setiap PT, termasuk PT tertutup, wajib menyusun laporan tahunan. Namun, apakah laporan tersebut juga wajib didaftarkan ke AHU Online dan dibuat dalam akta notaris? Simak penjelasan hukumnya berikut.
Bagaimana Cara Pendaftaran Izin Edar BPOM? Ini Tahapan yang Harus Dipahami Pelaku Usaha
Pendaftaran izin edar BPOM merupakan salah satu kewajiban bagi pelaku usaha yang memproduksi atau mengimpor produk tertentu untuk diedarkan di Indonesia. Prosesnya meliputi registrasi akun, pengajuan permohonan, evaluasi dokumen, hingga penerbitan izin edar. Simak tahapan lengkapnya berikut ini.
Bagaimana Cara Pendaftaran Sertifikat Halal? Ini Tahapan yang Harus Dilalui Pelaku Usaha
Pendaftaran sertifikat halal dilakukan melalui sistem SIHALAL yang dikelola BPJPH. Pelaku usaha harus memenuhi persyaratan administrasi, melengkapi data produk dan bahan baku, hingga melalui proses pemeriksaan halal sebelum sertifikat diterbitkan. Simak tahapan lengkapnya dalam artikel ini.
Cek Apakah KBLI Kamu Memerlukan SKKL, Ini Tahapan Penerbitannya Sebelum Daftar NIB
Tidak semua kegiatan usaha memiliki proses perizinan yang sama. Pelaku usaha perlu mengecek KBLI dan lokasi kegiatan melalui OSS untuk mengetahui persyaratan dasar yang harus dipenuhi. Jika kegiatan usaha memerlukan dokumen kesesuaian tata ruang sebelum proses NIB, pelaku usaha harus menyelesaikan tahapan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang terlebih dahulu.