Tips Hukum Perdata
Hubungan hukum antar-perorangan
Kapan Perbuatan Digital Bisa Digugat secara Perdata? Menelaah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Ruang Digital
Perbuatan di ruang digital dapat menjadi dasar gugatan perdata apabila memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, menimbulkan kerugian, serta terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian tersebut. Kebocoran data, penyalahgunaan foto, pencemaran nama baik, dan kegagalan layanan digital merupakan beberapa kondisi yang berpotensi menimbulkan tuntutan ganti rugi.
Apakah Ahli Waris yang Berbeda Agama Tetap Berhak Menerima Warisan? Menelaah Wasiat Wajibah dalam Hukum Islam dan Perkembangan Hukum di Indonesia
Pada prinsipnya, hukum waris Islam tidak memberikan hak waris kepada ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris. Namun, perkembangan yurisprudensi Mahkamah Agung membuka kemungkinan pemberian bagian harta melalui mekanisme wasiat wajibah sebagai bentuk perlindungan terhadap rasa keadilan tanpa mengubah prinsip dasar hukum waris Islam.
Apakah Perjanjian Pranikah Masih Bisa Dibuat Setelah Menikah? Memahami Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 mengubah ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan sehingga perjanjian perkawinan kini dapat dibuat sebelum, pada saat, maupun selama ikatan perkawinan berlangsung. Perubahan ini memberikan fleksibilitas bagi pasangan suami istri dalam mengatur harta kekayaan, namun tetap harus memperhatikan kepentingan pihak ketiga.
Penguatan Pasar Modal Indonesia Melalui Demutualisasi Bursa Efek Indonesia
Setelah bertahun-tahun hanya menjadi wacana, demutualisasi Bursa Efek Indonesia akhirnya memperoleh dasar hukum melalui UU Nomor 4 Tahun 2026. Perubahan ini mengubah struktur kepemilikan Bursa dari organisasi berbasis keanggotaan menjadi perseroan yang dapat dimiliki oleh pihak lain. Bagaimana dampaknya terhadap pasar modal Indonesia?
Panduan Lengkap Mendirikan PT Perorangan untuk UMKM
Ingin usaha lebih kredibel tapi terkendala biaya pendirian badan hukum? PT Perorangan adalah jawaban tepat bagi pelaku bisnis mikro dan kecil. Ketahui syarat, keuntungan, dan langkah-langkah pendaftarannya di sini.
Pelaku Usaha Fintech Wajib Terapkan UU Perlindungan Data Pribadi, Meski Aturan Pelaksana Belum Terbit.
Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi telah mewajibkan setiap pengendali data pribadi untuk melindungi data masyarakat, termasuk pelaku usaha fintech. Oleh karena itu, perusahaan tidak seharusnya menunggu terbitnya seluruh peraturan pelaksana untuk mulai membangun sistem kepatuhan dan tata kelola data pribadi.
Apa Itu Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII)? Memahami RUU yang Sedang Digodok DPR sebagai Amanat UU P2SK
RUU Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) menjadi salah satu regulasi yang tengah dipersiapkan DPR sebagai amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Kehadiran PFII diharapkan mampu meningkatkan daya saing Indonesia sebagai pusat jasa keuangan global. Namun, apa sebenarnya PFII dan bagaimana konsep hukumnya?
Perusahaan Wajib Mendaftarkan Pekerja ke BPJS Ketenagakerjaan, Apa Sanksinya Jika Tidak?
Masih banyak perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan karena menganggap hal tersebut bersifat opsional. Padahal, kewajiban tersebut telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Lalu, apa saja sanksi bagi perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya? Simak penjelasan lengkapnya berikut.
Laporan Tahunan PT Wajib Dibuat dan Dilaporkan ke AHU Online? Simak Ketentuan dan Perseroan yang Wajib Memenuhinya
Masih banyak pelaku usaha yang mengira laporan tahunan PT hanya diwajibkan bagi perusahaan terbuka. Padahal, Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur bahwa setiap PT, termasuk PT tertutup, wajib menyusun laporan tahunan. Namun, apakah laporan tersebut juga wajib didaftarkan ke AHU Online dan dibuat dalam akta notaris? Simak penjelasan hukumnya berikut.
Bagaimana Cara Pendaftaran Izin Edar BPOM? Ini Tahapan yang Harus Dipahami Pelaku Usaha
Pendaftaran izin edar BPOM merupakan salah satu kewajiban bagi pelaku usaha yang memproduksi atau mengimpor produk tertentu untuk diedarkan di Indonesia. Prosesnya meliputi registrasi akun, pengajuan permohonan, evaluasi dokumen, hingga penerbitan izin edar. Simak tahapan lengkapnya berikut ini.
Bagaimana Cara Pendaftaran Sertifikat Halal? Ini Tahapan yang Harus Dilalui Pelaku Usaha
Pendaftaran sertifikat halal dilakukan melalui sistem SIHALAL yang dikelola BPJPH. Pelaku usaha harus memenuhi persyaratan administrasi, melengkapi data produk dan bahan baku, hingga melalui proses pemeriksaan halal sebelum sertifikat diterbitkan. Simak tahapan lengkapnya dalam artikel ini.
Cara Mengurus NIB Online melalui OSS 2026, Syarat, Manfaat, dan Langkah-Langkahnya.
NIB merupakan identitas pelaku usaha yang diterbitkan melalui sistem OSS. Bagi UMKM, NIB menjadi bagian penting dari legalitas kegiatan usaha sekaligus pintu masuk untuk mengurus perizinan lanjutan sesuai tingkat risiko usaha. Simak cara daftar NIB melalui OSS berdasarkan ketentuan terbaru.
Penarikan Paksa Kendaraan dalam Perspektif Hukum Perdata : Apakah dapat dibenarkan?
Penarikan kendaraan oleh perusahaan pembiayaan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang. Menurut Perspektif Hukum Perdata, eksekusi hanya dapat dilakukan setelah debitur dinyatakan wanprestasi melalui prosedur yang sah, termasuk pemberian somasi serta pemenuhan ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Putusan Mahkamah Konstitusi.
Apa Itu RUU Hukum Perdata Internasional? Mengapa Indonesia Membutuhkan Aturan Khusus untuk Sengketa Perdata Lintas Negara?
RUU Hukum Perdata Internasional (HPI) diharapkan menjadi landasan hukum nasional dalam menyelesaikan sengketa keperdataan lintas yurisdiksi. Selama ini Indonesia masih mengandalkan ketentuan kolonial yang tidak lagi memadai untuk menjawab perkembangan transaksi global, investasi, maupun ekonomi digital.