Hukum 5 menit. Saving lo jutaan.
Quick win legal checklist buat founder, UMKM, karyawan, dan freelancer.
Apa Itu Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII)? Memahami RUU yang Sedang Digodok DPR sebagai Amanat UU P2SK
RUU Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) menjadi salah satu regulasi yang tengah dipersiapkan DPR sebagai amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Kehadiran PFII diharapkan mampu meningkatkan daya saing Indonesia sebagai pusat jasa keuangan global. Namun, apa sebenarnya PFII dan bagaimana konsep hukumnya?
Perusahaan Wajib Mendaftarkan Pekerja ke BPJS Ketenagakerjaan, Apa Sanksinya Jika Tidak?
Masih banyak perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan karena menganggap hal tersebut bersifat opsional. Padahal, kewajiban tersebut telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Lalu, apa saja sanksi bagi perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya? Simak penjelasan lengkapnya berikut.
Cara Verifikasi Bisnis Menggunakan Nomor Induk Berusaha (NIB) di OSS untuk Seller TikTok Shop, Marketplace, dan Pelaku Usaha Digital
Verifikasi bisnis menggunakan Nomor Induk Berusaha (NIB) menjadi salah satu persyaratan penting di berbagai platform digital. Dengan memahami fungsi NIB, dasar hukum, serta prosedur verifikasi yang benar, pelaku usaha dapat mempercepat proses persetujuan sekaligus meningkatkan kredibilitas usahanya di mata pelanggan maupun mitra bisnis.
Predatory Pricing di Era Marketplace : Kapan Diskon Besar Melanggar Hukum Persaingan Usaha?
Diskon besar di marketplace sering dimanfaatkan untuk menarik konsumen dan meningkatkan penjualan. Namun, strategi tersebut dapat berubah menjadi praktik predatory pricing apabila dilakukan untuk menyingkirkan pesaing dari pasar. Artikel ini mengulas batasan hukum predatory pricing menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pandangan para ahli, serta dampaknya terhadap UMKM dan persaingan usaha digital.
Flipping Properti dalam Perspektif Persaingan Usaha : Apakah Manipulasi Harga Properti Melanggar Hukum?
Fenomena flipping properti menjadi strategi bisnis yang semakin populer karena mampu menghasilkan keuntungan dalam waktu singkat. Namun, praktik ini juga memunculkan persoalan hukum ketika memengaruhi harga pasar dan berpotensi mengganggu persaingan usaha. Artikel ini mengkaji flipping properti melalui perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Penarikan Paksa Kendaraan dalam Perspektif Hukum Perdata : Apakah dapat dibenarkan?
Penarikan kendaraan oleh perusahaan pembiayaan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang. Menurut Perspektif Hukum Perdata, eksekusi hanya dapat dilakukan setelah debitur dinyatakan wanprestasi melalui prosedur yang sah, termasuk pemberian somasi serta pemenuhan ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Putusan Mahkamah Konstitusi.
Update mingguan langsung ke email lo. Gratis.
Regulasi baru, tips legal, dan kasus penting — dirangkum singkat.