Hukum 5 menit. Saving lo jutaan.
Quick win legal checklist buat founder, UMKM, karyawan, dan freelancer.
Apakah Indonesia Menganut Sistem Checks and Balances Secara Murni? Memahami Model Pengawasan Kekuasaan dalam UUD NRI Tahun 1945
Pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945, Indonesia meninggalkan konsep supremasi MPR dan mengadopsi mekanisme Checks and Balances antar lembaga negara. Meski demikian, sistem tersebut tidak diterapkan secara murni karena masih terdapat pembagian kewenangan yang saling berkaitan antara Presiden, DPR, MA, MK, dan lembaga negara lainnya.
Apakah Perusahaan Indonesia Wajib Mematuhi EU AI Act? Memahami Dampak Ekstrateritorial Regulasi AI Uni Eropa
EU AI Act menjadi regulasi AI pertama di dunia yang memiliki cakupan ekstrateritorial. Perusahaan Indonesia yang mengembangkan, memasarkan, atau menggunakan sistem AI yang ditujukan bagi pasar Uni Eropa berpotensi tunduk pada ketentuan tersebut. Simak ruang lingkup, kewajiban, dan dampaknya bagi pelaku usaha Indonesia.
Penguatan Pasar Modal Indonesia Melalui Demutualisasi Bursa Efek Indonesia
Setelah bertahun-tahun hanya menjadi wacana, demutualisasi Bursa Efek Indonesia akhirnya memperoleh dasar hukum melalui UU Nomor 4 Tahun 2026. Perubahan ini mengubah struktur kepemilikan Bursa dari organisasi berbasis keanggotaan menjadi perseroan yang dapat dimiliki oleh pihak lain. Bagaimana dampaknya terhadap pasar modal Indonesia?
Apakah QRIS Memerlukan Biaya Administrasi Tambahan? Ini Ketentuan yang Perlu Diketahui Pelaku Usaha
QRIS merupakan standar pembayaran nasional yang menghubungkan berbagai layanan pembayaran digital melalui satu kode QR. Dalam praktiknya, masih terdapat pelaku usaha yang membebankan biaya administrasi tambahan kepada konsumen saat menggunakan QRIS. Padahal, biaya penggunaan QRIS pada dasarnya dikenakan kepada merchant dalam bentuk Merchant Discount Rate (MDR), bukan kepada konsumen.
Panduan Lengkap Mendirikan PT Perorangan untuk UMKM
Ingin usaha lebih kredibel tapi terkendala biaya pendirian badan hukum? PT Perorangan adalah jawaban tepat bagi pelaku bisnis mikro dan kecil. Ketahui syarat, keuntungan, dan langkah-langkah pendaftarannya di sini.
Pelaku Usaha Fintech Wajib Terapkan UU Perlindungan Data Pribadi, Meski Aturan Pelaksana Belum Terbit.
Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi telah mewajibkan setiap pengendali data pribadi untuk melindungi data masyarakat, termasuk pelaku usaha fintech. Oleh karena itu, perusahaan tidak seharusnya menunggu terbitnya seluruh peraturan pelaksana untuk mulai membangun sistem kepatuhan dan tata kelola data pribadi.
Update mingguan langsung ke email lo. Gratis.
Regulasi baru, tips legal, dan kasus penting — dirangkum singkat.