Dampingin
Tips Praktis

Hukum 5 menit. Saving lo jutaan.

Quick win legal checklist buat founder, UMKM, karyawan, dan freelancer.

Penarikan Paksa Kendaraan dalam Pembiayaan Syariah : Apakah Dibenarkan Menurut Hukum Ekonomi Syariah?
Hukum Ekonomi Syariah

Penarikan Paksa Kendaraan dalam Pembiayaan Syariah : Apakah Dibenarkan Menurut Hukum Ekonomi Syariah?

Penarikan kendaraan oleh lembaga pembiayaan syariah masih sering menimbulkan sengketa. Namun, benarkah keterlambatan angsuran otomatis memberi hak kepada perusahaan untuk menarik kendaraan? Artikel ini membahasnya dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah berdasarkan KHES, Fatwa DSN-MUI, Putusan Mahkamah Konstitusi, dan studi kasus pembiayaan murabahah.

15 Jul 2026
Laporan Tahunan PT Wajib Dibuat dan Dilaporkan ke AHU Online? Simak Ketentuan dan Perseroan yang Wajib Memenuhinya
Hukum Perseroan Terbatas

Laporan Tahunan PT Wajib Dibuat dan Dilaporkan ke AHU Online? Simak Ketentuan dan Perseroan yang Wajib Memenuhinya

Masih banyak pelaku usaha yang mengira laporan tahunan PT hanya diwajibkan bagi perusahaan terbuka. Padahal, Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur bahwa setiap PT, termasuk PT tertutup, wajib menyusun laporan tahunan. Namun, apakah laporan tersebut juga wajib didaftarkan ke AHU Online dan dibuat dalam akta notaris? Simak penjelasan hukumnya berikut.

14 Jul 2026
Jangan Tunggu Dibajak: Panduan Pendaftaran HAKI Merek Dagang untuk UMKM
Kekayaan Intelektual & HAKI

Jangan Tunggu Dibajak: Panduan Pendaftaran HAKI Merek Dagang untuk UMKM

Merek dagang adalah aset bisnis yang tak ternilai. Sayangnya, banyak pengusaha baru menyadari pentingnya HAKI setelah mereknya diklaim orang lain. Pelajari syarat dan langkah mudah mendaftarkan merek Anda secara online.

7 Jul 2026
Direksi Menolak Keputusan RUPS : Tinjauan atas Pertanggungjawaban Direksi dan Korporasi dalam Hukum Perseroan
Hukum, Perseroan, Corporate Law

Direksi Menolak Keputusan RUPS : Tinjauan atas Pertanggungjawaban Direksi dan Korporasi dalam Hukum Perseroan

Artikel ini mengkaji kedudukan hukum Direksi yang menolak melaksanakan keputusan RUPS berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Pembahasan difokuskan pada batas kewenangan RUPS, tanggung jawab Direksi, serta penerapan prinsip fiduciary duty dan business judgment rule. Artikel ini menunjukkan bahwa penolakan Direksi dapat dibenarkan apabila keputusan RUPS bertentangan dengan hukum atau kepentingan perseroan.

7 Jul 2026
Pengadilan Niaga Syariah : Solusi Dualisme Kewenangan Kepailitan Syariah di Indonesia
Ekonomi Syariah, Law, Business Law, Islamic Finance, Economics, Public Policy

Pengadilan Niaga Syariah : Solusi Dualisme Kewenangan Kepailitan Syariah di Indonesia

Mengapa sengketa kepailitan syariah masih diperiksa oleh pengadilan niaga, padahal pengadilan agama memiliki kewenangan atas sengketa ekonomi syariah? Artikel ini mengulas dualisme kewenangan, dasar hukum yang berlaku, serta urgensi pembentukan pengadilan niaga syariah sebagai solusi untuk mewujudkan kepastian hukum dan mendukung perkembangan ekonomi syariah di Indonesia.

7 Jul 2026
Panduan Lengkap Mendirikan PT Perorangan untuk UMKM
Hukum Bisnis & Legalitas

Panduan Lengkap Mendirikan PT Perorangan untuk UMKM

Ingin usaha lebih kredibel tapi terkendala biaya pendirian badan hukum? PT Perorangan adalah jawaban tepat bagi pelaku bisnis mikro dan kecil. Ketahui syarat, keuntungan, dan langkah-langkah pendaftarannya di sini.

6 Jul 2026
Newsletter

Update mingguan langsung ke email lo. Gratis.

Regulasi baru, tips legal, dan kasus penting — dirangkum singkat.