Hukum 5 menit. Saving lo jutaan.
Quick win legal checklist buat founder, UMKM, karyawan, dan freelancer.
No Viral, No Justice? Refleksi Penegakan Hukum di Indonesia dan Evaluasi Efektivitas Hukum Acara
Istilah no viral, no justice? menjadi gambaran kondisi ketika penegakan hukum baru bergerak setelah suatu perkara viral di media sosial. Fenomena ini tidak hanya menunjukkan kuatnya pengaruh ruang digital, tetapi juga menjadi refleksi terhadap efektivitas hukum acara dalam memberikan kepastian hukum, perlindungan korban, dan akses keadilan yang setara bagi seluruh masyarakat.
Apa Itu Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII)? Memahami RUU yang Sedang Digodok DPR sebagai Amanat UU P2SK
RUU Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) menjadi salah satu regulasi yang tengah dipersiapkan DPR sebagai amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Kehadiran PFII diharapkan mampu meningkatkan daya saing Indonesia sebagai pusat jasa keuangan global. Namun, apa sebenarnya PFII dan bagaimana konsep hukumnya?
Perusahaan Wajib Mendaftarkan Pekerja ke BPJS Ketenagakerjaan, Apa Sanksinya Jika Tidak?
Masih banyak perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan karena menganggap hal tersebut bersifat opsional. Padahal, kewajiban tersebut telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Lalu, apa saja sanksi bagi perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya? Simak penjelasan lengkapnya berikut.
Laporan Tahunan PT Wajib Dibuat dan Dilaporkan ke AHU Online? Simak Ketentuan dan Perseroan yang Wajib Memenuhinya
Masih banyak pelaku usaha yang mengira laporan tahunan PT hanya diwajibkan bagi perusahaan terbuka. Padahal, Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur bahwa setiap PT, termasuk PT tertutup, wajib menyusun laporan tahunan. Namun, apakah laporan tersebut juga wajib didaftarkan ke AHU Online dan dibuat dalam akta notaris? Simak penjelasan hukumnya berikut.
Bagaimana Cara Pendaftaran Izin Edar BPOM? Ini Tahapan yang Harus Dipahami Pelaku Usaha
Pendaftaran izin edar BPOM merupakan salah satu kewajiban bagi pelaku usaha yang memproduksi atau mengimpor produk tertentu untuk diedarkan di Indonesia. Prosesnya meliputi registrasi akun, pengajuan permohonan, evaluasi dokumen, hingga penerbitan izin edar. Simak tahapan lengkapnya berikut ini.
Bagaimana Cara Pendaftaran Sertifikat Halal? Ini Tahapan yang Harus Dilalui Pelaku Usaha
Pendaftaran sertifikat halal dilakukan melalui sistem SIHALAL yang dikelola BPJPH. Pelaku usaha harus memenuhi persyaratan administrasi, melengkapi data produk dan bahan baku, hingga melalui proses pemeriksaan halal sebelum sertifikat diterbitkan. Simak tahapan lengkapnya dalam artikel ini.
Update mingguan langsung ke email lo. Gratis.
Regulasi baru, tips legal, dan kasus penting — dirangkum singkat.