Hukum 5 menit. Saving lo jutaan.
Quick win legal checklist buat founder, UMKM, karyawan, dan freelancer.
Cek Apakah KBLI Kamu Memerlukan SKKL, Ini Tahapan Penerbitannya Sebelum Daftar NIB
Tidak semua kegiatan usaha memiliki proses perizinan yang sama. Pelaku usaha perlu mengecek KBLI dan lokasi kegiatan melalui OSS untuk mengetahui persyaratan dasar yang harus dipenuhi. Jika kegiatan usaha memerlukan dokumen kesesuaian tata ruang sebelum proses NIB, pelaku usaha harus menyelesaikan tahapan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang terlebih dahulu.
Apakah Doxing Termasuk Tindak Pidana? Kenali Jerat Hukum Penyebaran Data Pribadi di Media Sosial
Doxing merupakan tindakan mengungkapkan atau menyebarluaskan informasi pribadi seseorang tanpa persetujuan, umumnya melalui internet atau media sosial. Meskipun istilah "doxing" tidak secara eksplisit disebut dalam UU PDP maupun UU ITE, perbuatan tersebut dapat dijerat pidana apabila memenuhi unsur larangan pengungkapan atau penggunaan data pribadi secara melawan hukum.
Cara Mengurus NIB Online melalui OSS 2026, Syarat, Manfaat, dan Langkah-Langkahnya.
NIB merupakan identitas pelaku usaha yang diterbitkan melalui sistem OSS. Bagi UMKM, NIB menjadi bagian penting dari legalitas kegiatan usaha sekaligus pintu masuk untuk mengurus perizinan lanjutan sesuai tingkat risiko usaha. Simak cara daftar NIB melalui OSS berdasarkan ketentuan terbaru.
Penarikan Paksa Kendaraan dalam Perspektif Hukum Perdata : Apakah dapat dibenarkan?
Penarikan kendaraan oleh perusahaan pembiayaan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang. Menurut Perspektif Hukum Perdata, eksekusi hanya dapat dilakukan setelah debitur dinyatakan wanprestasi melalui prosedur yang sah, termasuk pemberian somasi serta pemenuhan ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Putusan Mahkamah Konstitusi.
Pengadilan Niaga Syariah : Solusi Dualisme Kewenangan Kepailitan Syariah di Indonesia
Mengapa sengketa kepailitan syariah masih diperiksa oleh pengadilan niaga, padahal pengadilan agama memiliki kewenangan atas sengketa ekonomi syariah? Artikel ini mengulas dualisme kewenangan, dasar hukum yang berlaku, serta urgensi pembentukan pengadilan niaga syariah sebagai solusi untuk mewujudkan kepastian hukum dan mendukung perkembangan ekonomi syariah di Indonesia.
Direksi Menolak Keputusan RUPS : Tinjauan atas Pertanggungjawaban Direksi dan Korporasi dalam Hukum Perseroan
Artikel ini mengkaji kedudukan hukum Direksi yang menolak melaksanakan keputusan RUPS berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Pembahasan difokuskan pada batas kewenangan RUPS, tanggung jawab Direksi, serta penerapan prinsip fiduciary duty dan business judgment rule. Artikel ini menunjukkan bahwa penolakan Direksi dapat dibenarkan apabila keputusan RUPS bertentangan dengan hukum atau kepentingan perseroan.
Update mingguan langsung ke email lo. Gratis.
Regulasi baru, tips legal, dan kasus penting — dirangkum singkat.