Hukum 5 menit. Saving lo jutaan.
Quick win legal checklist buat founder, UMKM, karyawan, dan freelancer.
Apa Itu Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)? Kenali Ciri-Ciri, Bentuk, dan Cara Melaporkannya
Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) merupakan bentuk kekerasan yang dilakukan atau difasilitasi melalui teknologi digital dengan sasaran yang berkaitan dengan gender atau identitas seksual seseorang. Bentuknya dapat berupa pelecehan daring, ancaman, penyebaran konten intim tanpa persetujuan, hingga doxing. Kenali ciri-ciri dan langkah hukum yang dapat dilakukan korban.
Apa Itu RUU Hukum Perdata Internasional? Mengapa Indonesia Membutuhkan Aturan Khusus untuk Sengketa Perdata Lintas Negara?
RUU Hukum Perdata Internasional (HPI) diharapkan menjadi landasan hukum nasional dalam menyelesaikan sengketa keperdataan lintas yurisdiksi. Selama ini Indonesia masih mengandalkan ketentuan kolonial yang tidak lagi memadai untuk menjawab perkembangan transaksi global, investasi, maupun ekonomi digital.
Fiktif Positif dan Fiktif Negatif dalam Hukum Acara Tata Usaha Negara, Apa Perbedaannya?
Fiktif positif dan fiktif negatif merupakan dua konsep dalam hukum administrasi yang mengatur akibat hukum atas sikap diam badan atau pejabat pemerintahan. Keduanya memiliki karakter dan mekanisme berbeda, termasuk dalam dasar hukum, konsekuensi terhadap permohonan, serta mekanisme penyelesaian melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.
Jangan Tunggu Dibajak: Panduan Pendaftaran HAKI Merek Dagang untuk UMKM
Merek dagang adalah aset bisnis yang tak ternilai. Sayangnya, banyak pengusaha baru menyadari pentingnya HAKI setelah mereknya diklaim orang lain. Pelajari syarat dan langkah mudah mendaftarkan merek Anda secara online.
Cara Verifikasi Bisnis Menggunakan Nomor Induk Berusaha (NIB) di OSS untuk Seller TikTok Shop, Marketplace, dan Pelaku Usaha Digital
Verifikasi bisnis menggunakan Nomor Induk Berusaha (NIB) menjadi salah satu persyaratan penting di berbagai platform digital. Dengan memahami fungsi NIB, dasar hukum, serta prosedur verifikasi yang benar, pelaku usaha dapat mempercepat proses persetujuan sekaligus meningkatkan kredibilitas usahanya di mata pelanggan maupun mitra bisnis.
Predatory Pricing di Era Marketplace : Kapan Diskon Besar Melanggar Hukum Persaingan Usaha?
Diskon besar di marketplace sering dimanfaatkan untuk menarik konsumen dan meningkatkan penjualan. Namun, strategi tersebut dapat berubah menjadi praktik predatory pricing apabila dilakukan untuk menyingkirkan pesaing dari pasar. Artikel ini mengulas batasan hukum predatory pricing menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pandangan para ahli, serta dampaknya terhadap UMKM dan persaingan usaha digital.
Update mingguan langsung ke email lo. Gratis.
Regulasi baru, tips legal, dan kasus penting — dirangkum singkat.